Pendahuluan

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, dokumen Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dan Lingkungan Hidup (PKPLH) menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan ruang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, sering terjadi ketimpangan akses terhadap PKPLH antara investor besar dan masyarakat lokal. Ketimpangan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan sosial, partisipasi publik, dan transparansi tata kelola lingkungan.

Apa itu PKPLH?

PKPLH adalah bagian dari perizinan berusaha yang mensyaratkan pemanfaatan ruang dan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, sekaligus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. PKPLH merupakan salah satu dokumen lingkungan yang menjadi prasyarat untuk memperoleh persetujuan lingkungan dan izin usaha.

Bagi investor, dokumen ini penting agar kegiatan pembangunan tidak berbenturan dengan regulasi lingkungan dan tidak memicu konflik sosial. Di sisi lain, bagi masyarakat lokal, keberadaan PKPLH seharusnya menjadi jaminan bahwa hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat, akses terhadap lahan, dan partisipasi dalam pembangunan tetap terjaga.

Ketimpangan Akses antara Investor dan Masyarakat

1. Ketimpangan Informasi

Investor besar umumnya memiliki sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk mengakses informasi teknis dan prosedural terkait PKPLH. Mereka dapat dengan mudah menyewa konsultan lingkungan, mengakses sistem OSS (Online Single Submission), dan memahami kerangka hukum yang berlaku.

Sebaliknya, masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan atau adat, sering kali tidak memiliki akses yang sama. Informasi mengenai rencana pembangunan, dokumen lingkungan, hingga dampak jangka panjang dari suatu proyek kerap kali tidak sampai secara utuh kepada mereka. Proses konsultasi publik pun sering hanya menjadi formalitas yang tidak melibatkan masyarakat secara bermakna.

2. Ketimpangan dalam Proses Partisipasi

Walaupun secara hukum masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, dalam praktiknya sering terjadi bias. Investor besar memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk “memuluskan” proses penyusunan PKPLH, termasuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

Sementara itu, suara masyarakat lokal sering kali dianggap sebagai hambatan, bukan sebagai mitra pembangunan. Partisipasi yang seharusnya bersifat deliberatif—melibatkan dialog dua arah—terganti dengan pendekatan formalistik yang hanya bersifat administratif.

3. Ketimpangan dalam Akses Layanan Pemerintah

Investor besar bisa mengakses layanan perizinan dan lingkungan dengan lebih cepat dan efisien, bahkan mendapatkan pendampingan dari dinas terkait. Masyarakat lokal yang ingin menolak atau memberi masukan terhadap rencana investasi tertentu harus menghadapi prosedur birokrasi yang rumit, bahkan sering berujung pada intimidasi atau kriminalisasi.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang mempertanyakan legalitas PKPLH atau izin lingkungan sering distigma sebagai penghambat pembangunan atau bahkan terkena pasal pidana karena dituduh menyebarkan hoaks atau melakukan perusakan.

Dampak Ketimpangan Ini

Ketimpangan akses PKPLH berdampak luas, di antaranya:

• Kerusakan lingkungan akibat proyek yang tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem.
• Konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat adat atau lokal.
• Marginalisasi masyarakat lokal, termasuk hilangnya akses terhadap lahan, air bersih, dan sumber penghidupan.
• Penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, karena dianggap lebih berpihak kepada investor daripada rakyat.

Jalan Keluar yang Berkeadilan

Untuk mengatasi ketimpangan ini, beberapa langkah konkret dapat dilakukan:

1. Transparansi Dokumen PKPLH: Pemerintah harus memastikan bahwa semua dokumen lingkungan terbuka untuk publik dan mudah diakses, termasuk melalui platform digital yang ramah masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Program edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat lokal perlu diperkuat agar mereka bisa memahami hak-haknya serta proses PKPLH.
3. Partisipasi Publik yang Bermakna: Mekanisme konsultasi harus benar-benar menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar formalitas. Waktu dan tempat konsultasi publik harus disesuaikan agar memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif.
4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah: Pemda harus menjadi penjaga kepentingan publik, bukan sekadar fasilitator investasi. Penilaian atas dokumen lingkungan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan tim independen.

Penutup

Ketimpangan akses terhadap PKPLH mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan terus melanggengkan ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologis. Sudah saatnya negara hadir untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi juga memberi manfaat dan perlindungan yang adil bagi masyarakat lokal.

---

📢 Bersama Kita Wujudkan Keadilan Lingkungan!

Apakah Anda bagian dari masyarakat yang terdampak proyek pembangunan? Apakah Anda ingin memahami lebih dalam hak-hak Anda dalam proses PKPLH dan perizinan lingkungan?
💬 Ayo suarakan pendapat Anda, pantau proyek di sekitar Anda, dan dorong transparansi!
Bergabunglah dengan komunitas pemerhati lingkungan lokal atau hubungi lembaga bantuan hukum lingkungan di wilayah Anda.

🌱 Lingkungan yang adil adalah hak kita bersama. Mari bergerak sekarang!