Durasi Waktu Proses PKPLH: Apa yang Harus Diperhitungkan?
Dalam proses perencanaan pembangunan atau kegiatan usaha, PKPLH (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dan/atau Perairan) adalah salah satu dokumen kunci yang harus diperoleh sebelum melangkah ke tahap berikutnya seperti perizinan berusaha, AMDAL, atau konstruksi fisik. Namun, banyak pemohon masih belum memahami durasi waktu proses PKPLH dan apa saja yang memengaruhi lamanya waktu pengurusan tersebut. Artikel ini akan membahas secara ringkas dan praktis hal-hal yang perlu diperhitungkan terkait waktu pengurusan PKPLH.
1. Sistem Online OSS RBA: Proses Awal yang Cepat, Tapi…
Pengajuan PKPLH saat ini dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko. Proses awal, yaitu pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen, bisa dilakukan dalam waktu singkat secara online.
Namun, kecepatan di tahap ini sering kali terhambat oleh kelengkapan dokumen teknis dan kesiapan data tata ruang, seperti:
- Koordinat lokasi yang presisi
- Peta rencana tata ruang yang sesuai
- Rencana kegiatan dan jenis usaha
Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai dengan peta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), maka proses akan terhenti sementara.
2. Pemeriksaan Kesesuaian dengan Tata Ruang
Poin penting dalam proses PKPLH adalah penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang yang berlaku. Bila lokasi kegiatan sudah tercantum dalam RDTR digital, proses validasi biasanya bisa selesai dalam 1–5 hari kerja, tergantung kesiapan sistem dan volume permohonan.
Namun, jika wilayah belum memiliki RDTR atau belum tersedia digitalisasi, maka:
- Proses bisa memakan waktu lebih lama (hingga beberapa minggu)
- Diperlukan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN atau pemda setempat
- Kemungkinan harus melalui forum penataan ruang
3. Kegiatan Berisiko Tinggi Bisa Memperpanjang Durasi
Jenis kegiatan yang bersifat berisiko tinggi terhadap lingkungan atau tata ruang, seperti pembangunan kawasan industri, pelabuhan, atau pertambangan, biasanya memerlukan:
- Kajian tambahan
- Konsultasi dengan dinas teknis atau pusat
- Forum pertimbangan teknis
Hal ini dapat memperpanjang proses hingga 2–4 minggu atau lebih, tergantung kompleksitas proyek.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Meskipun PKPLH diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui OSS, namun dalam praktiknya, perlu koordinasi dan konfirmasi dari pemerintah daerah terkait zonasi, penggunaan lahan, dan ketentuan lokal lainnya.
Waktu respon dari pemda sangat berpengaruh terhadap durasi. Konsultan atau pemohon yang tidak aktif melakukan follow-up bisa mengalami keterlambatan.
5. Estimasi Umum Lama Proses PKPLH
Berikut estimasi durasi rata-rata proses PKPLH (dalam kondisi ideal):
| Jenis Wilayah/Proyek | Estimasi Durasi |
|---|---|
| Lokasi dalam RDTR digital & data lengkap | 3–5 hari kerja |
| Lokasi belum RDTR digital (perlu review) | 1–3 minggu |
| Kegiatan kompleks/berisiko tinggi | 2–4 minggu |
| Ada revisi dokumen atau ketidaksesuaian | Tergantung kasus |
Kesimpulan
Meski sistem OSS telah memangkas birokrasi, durasi proses PKPLH tetap sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kesiapan data tata ruang, serta jenis kegiatan usaha. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk:
- Menggunakan jasa konsultan berpengalaman
- Melakukan pengecekan awal lokasi terhadap RDTR
- Menyiapkan dokumen teknis sejak awal secara akurat
Dengan perencanaan yang matang, proses PKPLH bisa berjalan cepat dan efisien, membuka jalan bagi kelancaran proyek Anda.
No responses yet