PKPLH sebagai Syarat Teknis

Dalam setiap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan hidup, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah dokumen PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen ini merupakan bagian dari instrumen perizinan lingkungan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau kegiatan dengan skala dampak yang tidak tergolong besar, namun tetap signifikan jika tidak dikelola dengan baik.PKPLH sebagai Syarat Teknis

Apa Itu PKPLH?

PKPLH adalah dokumen lingkungan yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari rencana usahanya. PKPLH biasanya diwajibkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetapi tetap perlu pengelolaan lingkungan.

diatur dalam regulasi seperti:

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan turunan lainnya yang relevan

Fungsi PKPLH dalam Perizinan Lingkungan

PKPLH berperan sebagai syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam pengajuan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, khususnya untuk tingkat risiko menengah. Beberapa fungsinya antara lain:

1. Menjadi Bukti Komitmen Lingkungan
   Pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungannya.
2. Dasar Pengawasan oleh Pemerintah
   Pemerintah menggunakan PKPLH sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap ketaatan pelaku usaha.
3. Landasan Teknis Pengelolaan
   PKPLH memuat rencana konkret pengelolaan dan pemantauan lingkungan, seperti pengolahan limbah, pengendalian pencemaran, dan pelestarian sumber daya.
4. Dokumen Pendukung OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach)
   Dalam sistem OSS, PKPLH menjadi syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Isi Pokok Dokumen PKPLH

Secara umum, dokumen PKPLH mencakup:

• Deskripsi kegiatan usaha
• Identifikasi potensi dampak lingkungan
• Rencana pengelolaan lingkungan
• Rencana pemantauan lingkungan
• Kesanggupan pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan

Proses dan Persetujuan PKPLH

1. Penyusunan Dokumen
   Pelaku usaha atau konsultan menyusun dokumen PKPLH berdasarkan studi lapangan dan analisis kegiatan.
2. Pengajuan ke Pemerintah Daerah/Instansi Terkait
   Dokumen diajukan untuk dilakukan penilaian oleh dinas lingkungan hidup atau instansi yang berwenang.
3. Evaluasi dan Verifikasi Teknis
   Petugas akan mengecek kelengkapan, kesesuaian teknis, dan komitmen pelaku usaha.
4. Penerbitan Persetujuan Lingkungan
   Jika lolos evaluasi, pemerintah akan menerbitkan dokumen persetujuan lingkungan sebagai bagian dari proses OSS.

Tantangan dan Tips Penyusunan PKPLH

• Pastikan identifikasi dampak sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya
• Gunakan data teknis yang akurat, termasuk kualitas air, tanah, dan udara
• Konsultasikan dengan dinas lingkungan hidup setempat untuk penyesuaian format
• Libatkan tenaga ahli lingkungan agar dokumen lebih komprehensif

---

Kesimpulan

PKPLH bukan sekadar formalitas administratif, melainkan dokumen teknis penting yang menunjukkan tanggung jawab lingkungan dari pelaku usaha. Dalam sistem perizinan modern berbasis risiko, PKPLH menjadi instrumen wajib yang membantu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan kelestarian lingkungan.