Dalam setiap kegiatan usaha atau pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan tata ruang, diperlukan kepatuhan terhadap berbagai regulasi pemerintah. Salah satu izin penting yang kerap diabaikan adalah PKPLH (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dan Lingkungan Hidup). Meski terdengar teknis, PKPLH merupakan bagian vital dari proses perizinan berusaha, terutama bagi kegiatan yang memerlukan penguasaan ruang darat atau laut. Tidak mengantongi PKPLH bukan hanya kesalahan administratif, tetapi bisa menimbulkan risiko hukum yang serius.

---

Apa Itu PKPLH dan Siapa yang Wajib Mengurusnya?

PKPLH adalah dokumen yang menunjukkan bahwa rencana kegiatan atau usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Izin ini harus diperoleh sebelum mengajukan persetujuan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL.

Pemilik proyek, pengembang, pelaku industri, maupun pemerintah daerah yang ingin membangun infrastruktur skala besar wajib memiliki PKPLH sebelum melakukan kegiatan fisik.

---

Risiko Hukum Jika Tidak Memiliki PKPLH

1. Kegiatan Bisa Dinyatakan Ilegal

Tanpa PKPLH, kegiatan pembangunan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam hal kesesuaian ruang dan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan proyek dihentikan sementara hingga dinyatakan tidak sah secara hukum.

2. Dikenai Sanksi Administratif

Menurut peraturan pemerintah (PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021), pelaku usaha yang tidak memiliki PKPLH dapat dikenai:

• Peringatan tertulis
• Penghentian sementara kegiatan
• Pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha
• Pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya sendiri

3. Potensi Tuntutan Perdata dan Gugatan Masyarakat

Jika proyek tanpa PKPLH menimbulkan dampak lingkungan atau sosial, masyarakat terdampak dapat mengajukan gugatan hukum atas dasar kerugian atau pencemaran. Ini bisa menimbulkan kerugian materi yang besar dan reputasi yang buruk.

4. Tidak Bisa Mengajukan Persetujuan Lingkungan

PKPLH merupakan prasyarat untuk AMDAL atau UKL-UPL. Tanpa dokumen ini, proses perizinan lainnya akan tertunda, sehingga izin operasional tidak bisa diproses.

5. Sulit Mendapat Pembiayaan atau Asuransi

Lembaga keuangan, bank, atau investor biasanya mensyaratkan kelengkapan dokumen legal, termasuk PKPLH. Tanpa itu, proyek bisa ditolak untuk dibiayai atau diasuransikan.

---

Kesimpulan: Legalitas Adalah Investasi Jangka Panjang

PKPLH bukan sekadar syarat administratif, tetapi bukti bahwa kegiatan usaha telah direncanakan sesuai kaidah tata ruang dan prinsip perlindungan lingkungan. Melakukan kegiatan tanpa PKPLH bukan hanya berisiko secara hukum, tetapi juga merugikan dari sisi ekonomi dan sosial.

Pastikan setiap proyek dimulai dengan legalitas yang benar. Urus PKPLH sejak awal, dan hindari kerugian di masa depan.

Website Konsultan Dna Teknik